MY-24JAM.com – DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak hanya berorientasi pada pergeseran angka dan pemenuhan administrasi. DPRD menilai perubahan anggaran harus mampu memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi, Apep Saepul Mahdan, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Apep mengatakan, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran maupun pencapaian administratif. Menurutnya, DPRD perlu memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dampak terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat.
“Fraksi PPP tidak ingin APBD berhenti pada output administratif, tetapi harus bergerak menuju outcome pembangunan. Jalan yang dibangun harus memperlancar mobilitas ekonomi, fasilitas pendidikan dan kesehatan harus meningkatkan akses serta mutu pelayanan, dan seluruh belanja pemerintah harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup rakyat,” tegas Apep.
Dalam pandangan fraksi, PPP turut menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Sukabumi. Salah satu catatan yang disampaikan ialah penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,73 miliar, dari proyeksi awal Rp903,91 miliar menjadi Rp895,18 miliar.
Fraksi PPP meminta penurunan PAD tersebut tidak hanya dipandang sebagai perubahan angka dalam dokumen anggaran. Kondisi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dan DPRD terhadap kapasitas pendapatan serta tata kelola fiskal Kabupaten Sukabumi.
Selain PAD, PPP menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dalam Perubahan APBD 2026, pendapatan transfer disebut mencapai Rp3,17 triliun, sementara PAD berada di angka Rp895,18 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD karena berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Atas dasar itu, Fraksi PPP mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyusun roadmap kemandirian fiskal jangka panjang yang jelas dan terukur.
Menurut Apep, peningkatan pendapatan daerah juga tidak semestinya hanya dilakukan melalui intensifikasi pemungutan yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Sebaliknya, pemerintah daerah didorong memperluas basis ekonomi, mempercepat digitalisasi pengelolaan pendapatan, mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta membenahi dan mengoptimalkan aset milik daerah.
Melalui pandangan tersebut, DPRD Kabupaten Sukabumi menempatkan pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya sebagai proses penyesuaian anggaran, tetapi juga sebagai ruang untuk memastikan kebijakan fiskal daerah memiliki dampak terhadap masyarakat.
“Yang penting APBD jangan hanya berubah angkanya, tetapi rakyat juga harus merasakan perubahan hidupnya,” pungkas Apep.
Admin