MY-24JAM.com – Wacana pemekaran Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali menguat setelah mendapat dukungan penuh dari Bupati Sukabumi, Asep Japar. Ia menegaskan kesiapannya mendukung pembentukan daerah otonomi baru di wilayah utara maupun selatan.
Dukungan itu disampaikan Asep Japar saat menghadiri perayaan HUT ke-45 Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Jumat (19/9/2025). Menurutnya, perjuangan pemekaran telah berlangsung hampir dua dekade dan kini menjadi saat yang tepat bagi pemerintah pusat untuk memberikan keputusan.
“Saya setuju Sukabumi dimekarkan, baik utara maupun selatan. Prosesnya sudah dimulai sejak lama, diperjuangkan para pendahulu selama 20 tahun. Kami siap mendukung penuh,” ujarnya.
Pernyataan Bupati menambah semangat masyarakat yang selama ini terus mendorong pemekaran. Anggota Presidium Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), Wibowo HK, menegaskan perjuangan warga utara tidak pernah surut meski sempat menuai kritik dan perbedaan pandangan.
“Sejak 2010, kami sudah menyuarakan pemekaran melalui aksi, penyusunan dokumen, hingga studi akademik. Semua persyaratan administratif dan teknis, termasuk studi kelayakan dari Universitas Padjadjaran, sudah lengkap dan diperbarui. Tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat,” kata Wibowo.
Ia menekankan pemekaran bukan sekadar isu politik, melainkan kebutuhan untuk mendekatkan pelayanan publik. “Kami ingin mandiri, memiliki bupati, DPRD, universitas, polres, terminal, dan fasilitas sendiri,” tegasnya.
Wibowo juga menepis anggapan bahwa presidium hanya mewakili kelompok tertentu. “Presidium adalah wadah aspirasi masyarakat luas, bukan milik pribadi,” ujarnya.
Isu pemekaran turut disoroti Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam rapat paripurna Hari Jadi ke-155 Kabupaten Sukabumi. Ia sempat menyebut opsi penggabungan sebagian kecamatan ke Kota Sukabumi sebagai alternatif, namun tetap mendukung pemekaran sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan anggaran.
“Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pengelolaan dalam satu kabupaten menjadi tidak ideal. Pemekaran akan membuat tata kelola, alokasi anggaran, dan pelayanan publik lebih efektif,” kata Dedi.
Admin