MY-24JAM.com – DPRD Kabupaten Sukabumi memastikan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Sukabumi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (7/9/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, pemerintah daerah telah memberikan jawaban atas sejumlah catatan yang disampaikan fraksi, termasuk terkait perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah (TKD).
Menurut Budi, terdapat sejumlah komponen PAD yang mengalami penurunan. Namun, pada saat yang sama terdapat komponen pendapatan lainnya yang mengalami peningkatan.
“Barusan di paripurna apa yang disampaikan oleh fraksi sudah dijawab oleh Pak Bupati Asep Japar dan Pak Wabup Andreas. Ada beberapa yang memang penurunan PAD, tetapi di sisi lain ada kenaikan,” kata Budi.
Setelah rapat paripurna, proses pembahasan Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan secara lebih teknis melalui komisi-komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja mulai Selasa (8/9/2026).
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses DPRD dalam membahas lebih lanjut berbagai catatan fraksi sekaligus mencermati program dan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Budi menegaskan, DPRD meminta setiap ruang fiskal yang tersedia dalam Perubahan APBD diarahkan untuk program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita meminta kepada Pak Bupati, kalaupun ada anggaran surplus di perubahan ini bisa digunakan terhadap program-program prioritas yang memang bisa membawa program yang lebih baik, kemudian bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Pemkab Akui Ada Penyesuaian Anggaran
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran seiring adanya perubahan PAD dan TKD.
Meski terdapat tekanan terhadap kondisi fiskal daerah, Asep mengatakan pemerintah tetap menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas.
“Memang ada kenaikan, ada penurunan. Tetap kita tidak berpatokan, tapi tetap kita harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat,” kata Asep.
Menurut Asep, pembahasan teknis selanjutnya akan dilakukan bersama perangkat daerah untuk menentukan program yang masih dapat dijalankan di tengah keterbatasan anggaran.
“Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah paripurna akan ditindaklanjuti dengan perangkat daerah teknis. Mudah-mudahan kita meskipun ada penurunan, tapi tetap semangat untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Asep menyebut infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam Perubahan APBD 2026. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Infrastruktur yang paling utama, ya. Karena memang Sukabumi, infrastruktur yang paling diutamakan, termasuk pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Dalam jawaban atas pandangan umum fraksi, Pemkab Sukabumi menyampaikan bahwa penyesuaian Perubahan APBD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.
Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan. Langkah tersebut mencakup pemutakhiran data, penguatan sistem pemungutan dan pengawasan, digitalisasi, optimalisasi aset daerah dan BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi.
“Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha,” jelas Asep.
Penurunan TKD pada 2026 turut memengaruhi kemampuan keuangan Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan karena tidak seluruh usulan program dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Meski demikian, belanja daerah tetap diarahkan untuk kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pembangunan prioritas.
“Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar kebijakan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Sukabumi juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi terhadap bencana alam, kondisi darurat, maupun kebutuhan mendesak masyarakat. Penggunaannya akan dilakukan melalui mekanisme yang cepat, tepat, dan tetap akuntabel.
Asep menegaskan, Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, tahapan tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi program yang telah berjalan dan mempertajam sasaran pembangunan.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian anggaran, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” pungkasnya.
Admin